Pertemuan Tambuk Bow dan Partner bersama pihak Pegadaian Syariah membahas tentang penarikan anggunan. Senin, 12 Agustus 2019

Tambok Bow dan kawan-kawan bersama kliennya The Lim Huat yang menggugat Polda Kalbar melalui Praperadilan di PN Pontianak, Senin (13/11/2017)

Lawan Polda Kalbar, Tambok Bow, Kuasa Hukum The Lim Huat alias A Huat (75) warga Desa Lingga, Ambawang,  Kubu Raya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (13/11) pagi

Menurut Tambuk Bow dengan lakukannya praperadilan ini melawan Polda Kalbar selaku termohon terkait kliennya di tetapkannya kliennya sebagai tersangka The Lim Huat alias A Huat (75) oleh Subdit 2 Ditreskrimum Polda Kalbar kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh adik kandungnya sendiri Linardi Aseng.

Tambok menjelaskan akar permasalahan yang bermula adanya sengketa tanah peninggalan orangtua mereka yakni Tet Khi dan Lim Toman di Desa Korek Kecamatan Sui Ambawang, Kubu Raya.

Yakni Linardi aseng memliki sertifikat no 249 tahun 1997 dengan Luas 9248 m2 dan sementara Lim Huat memikili persil nomor 1394 8092 m2 yang di keluarkan pada proyek ájudikasi 2009

Lebih lanjut ia menjelaskan permasalah tumpang tindih ini sudah lapor ke Polresta Pontianak pada tanggal 14 juni 2016.

Namun pada tanggal 20 February 2017 hasil penyelidikan menyebut tidak terpenuhi unsur 263 KUHP tidak terbukti peristiwa pidana, dan terdapat rekomendasi untuk mengajukan gugatan perdata atau PTUN.

Dan pada tanggal 18 juli 2017 pihaknya mengajukan gugatan perdata di PN Mempawah dengan no 39/pdt. G/2017 sebagai penggugat melawan Linardi

Akan tetapi Linardi aseng mengajukan pengaduan ke Polda Kalbar pada tanggal 17 Mei 2017, dan tanggal 6 juni 2017 pihaknya sudah memberikan konfirmasi dan juga sudah di sampaikan bahwa kalau sudah di tindaklanjuti di Polresta Pontianak.

“Pada tanggal 19 juli 2017 kita sudah minta tunda, sambil menunggu proses perkara yang di PN Mempawah itu ingkrah, tapi Laporan Polisi tanggal 16 Agustus, tapi tanggal 18 agustus kliennya saya sudah jadi tersangka,”Kata Wakil Ketua DPD Peradi Kalbar

Lanjutnya, tak hanya itu dan SPDP ke Kejati Kalbar, tanggal 23 Agustus 2017, maka hal ini yang perlu di buktikan di Praperadilan di PN Pontianak.

Sumber: pontianak.tribunnews.com/2017/11/13/tambok-bow-praperadilkan-polda-kalbar-ini-kasusnya

Tambuk Bow, SH

BISNIS hukum adat atau ritual adat, jelas-jelas sudah bertentangan dengan norma, adat,  dan budaya orang Dayak yang taat pada nilai-nilai adat.

Oknum masyarakat Dayak yang menjadikan hukum adat atau ritual adat sebagai lahan bisnis,  maka artinya orang itu tidak beradat, dan tidak mengerti adat.

Jika oknum itu terbukti sebagai tokoh, maka harus dihukum dan dikucilkan dari masyarakat adat.Namanya pun, sebaiknya disebarkan kepada seluruh masyarakat Dayak.

Penyebaran nama ini bertujuan agar si pelaku pebisnis hukum adat atau ritual adat, tidak usah lagi dijadikan panutan. Jika orang itu adalah pengurus adat maka harus diberhentikan dan dihukum adat pula.   Sekali lagi saya tegaskan, adat itu lebih dijubata bera, dan adat kurang hantu bera. Itulah asas hukum adat Dayak.

Banyak,  sebenarnya oknum Suku Dayak yang sangat paham hukum, tapi ikut-ikutan mempermainkan adat. Misalnya, sejumlah pengacara dari oknum Dayak, terkesan selalu membawa simbol-simbol Dayak untuk membela kliennya dan menteror pihak lain.

Umpamanya sengketa perdata berupa rebutan status kepemilikan rumah atau tanah di dalam keluarga. Tiba-tiba dipasang tempayan yang diklaim simbol pamabakng.   Padahal,  keluarga pemilik rumah atau tanah yang bersengketa, bukan dari kalangan Suku Dayak.  Nah, ini kategori perbuatan mempermainkan hukum adat atau ritual adat.(aju/pat/hd)

Sumber: http://suarapemredkalbar.com/berita/opini/2016/07/18/tambuk-bow-pebisnis-hukum-ada-jangan-dijadikan-panutan